MANADO- Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut belum menggambarkan adanya penghematan yang signifikan. Penegasan tersebut disampaikan anggota Pansus OPD, Jems Tuuk dan Sisca Mangindaan usai pertemuan dengan perwakilan Pemprov Sulut di ruang rapat I DPRD Sulut.
“Pemprov belum merinci secara benar soal ini. Yang dipaparkan tadi baru soal gaji dan tunjangan pejabat dan semua ASN,” kata Jems Tuuk. Legislator dari daerah pemilihan Bolmong Raya ini juga masih bersikukuh tak perlu ada pembentukan dinas sendiri untuk Perrpustakaan dan Catatan Sipil.
“Pembentukan dinas baru yang tak perlu hanya akan membebani anggaran. Padahal roh dari perubahan OPD adalah penghematan,” ungkapnya. Pernyataan Tuuk itu dibenarkan Mangindaan. “Prinsip efisiensi dan efektifitas yang harus dikedepankan,” kata Ika, sapaan akrab putri mantan Wakil Ketua MPR RI, E.E Mangindaan ini.
Sementara Wakil Ketua DPRD Sulut, Stevanus Vreeke Runtu (SVR) mengingatkan pihak eksekutif soal pemotongan DAU oleh pemerintah pusat. Potongan DAU itu terjadi karena Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapati dana yang disediakan oleh pemerintah daerah hanya disimpan di bank. “Berarti penyerapan di tingkat SKPD rendah. Jadi mulai sekarang perencanaan anggaran harus matang sehingga semuanya bisa terserap untuk kepentingan pembanguan dan upaya mensejahterahkan masyarakat,” ujar SVR.
Sedangkan soal penghematan anggaran, Kabab Keuangan Pemprov Olvie Atteng mengatakan dalam setahun bisa sampai Rp10 miliar. Namun, mantan Kadisperindag ini tak merinci penghematan di semua sektor.
” Perlu djuga diketahui Silpa tinggi. Tahun sebelumnya sekitar Rp80 miliar. Jumlah Silpa itu jauh lebih besar dari rencana penghematan seperti yang digambarkan Ibu Olvie. Jadi saya setuju dengan Pak SVR soal pentingnya perencanaan anggaran dengan baik agar terserap untuk kepentingan pembangunan,” kata Denny Sumolang. (*kp/don)
