MANADO-Setumpuk aspirasi dibawa wakil rakyat Sulut dari pelaksanaan reses triwulan kedua tahun 2016. Semua legislator bertekad memperjuangkan aspirasi yang terjaring tersebut. Namun, banyak yang tak yakin kalau aspirasi itu akan terealisir. Bukan karena para penghuni gedung Cengkih Sario tak serius, tapi pengalaman selama ini, hasil reses selalu tersendat di meja eksekutif.
“Anggota legislatif hanya sebagai pendengar dan penerus suara masyarakat ke eksekutif. Jadi sangat tergantung eksekutif sebagai eksekutor. Sejauh ini yang saya amati, eksekutif sudah punya program sendiri selama satu tahun. Makanya hasil reses selalu tersendat di meja eksekutif,” kata Jack Sumerar, pemerhati sosial, politik dan pemerintahan kepada media ini.
Mantan aktivis mahasiswa ini menyarankan wakil rakyat untuk menjadwalkan reses dengan baik dan melibatkan eksekutif supaya semua keluhan masyarakat juga langsung dicatat oleh pimpinan SKPD. “Cari tahu permasalahan apa yang ada di satu wilayah, kemudian bawa pimpinan atau perwakilan SKPD terkait. Dengan begitu aspirasi warga bisa cepat terealisir,” ujar Sumerar.
Wakil Ketua DPR Sulut, Wenny Lumentut (WL) dan Ketua Komisi IV James Karinda (JK) tak menampik soal banyaknya aspirasi yang tersendat di meja eksekutif. Karena itu keduanya berharap keluhanan dan berbagai permasalahan yang dikeluhkan masyarakat selama pelaksanaan reses triwulan, teakomodir dalam APBD-Perubahan 2016.
“Saya akan berupaya memperjuangkan aspirasi konstituen. Tugas kami berjuang untuk masyarakat. Eksekutuf sebagai eksekutor, kami harap mendengar keluhan masyaraka,” ucap WL.
“Rekomendasi kami ke eksekutif memang kerap tak dipakai. Mudah-mudahan aspirasi reses kali ini terealisasi di APBD perubahan,” timpal JK.
JK sendiri memandang memandang reses sangat penting. “Banyak problematika pembangunan terangkat saat reses. Dialog dengan konstituen juga sangat berarti untuk mengetahui sejauh mana capaian hasil pembangunan,” ucapnya.
Sementara jurnalis senior Joppie Worek mengatakan kualitas reses perlu didorong agar lebih bertanggungjawab sehingga benar-benar dijalankan sebagai bentuk pelayanan dan pembelajaran politik anggota legislatif kepada rakyatnya.
“Jika wakil rakyat ingin berbenah diri dan membenahi proses demokrasi yang jujur, maka masa reses kali ini bukan saja seremonial atau silaturahmi biasa antara rakyat dan wakilnya, tapi sarana penting dalam dialog antara rakyat dan wakilnya. Dari sana akan diketahui sejauh mana capaian pembangunan,” katanya. (*kp/don)
