Alasan Kearsipan… Perpustakaan dan Capil Jadi Dinas Sendiri, Kata SVR-Tuuk Itu Pemborosan

  • Whatsapp

MANADO-Pembahasan  soal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) antara perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Sulut, Kamis   (1/9/2016) sore  berlangsung alot. Terjadi perdebatan di beberapa pasal. Paling menyita  waktu soal dibentuknya dinas sendiri untuk  Catatan Sipil (Capil) dan  Perpustakaan.

Pembentukan dua dinas baru ini menurut Wakil  Ketua DPRD  Sulut, Stevanus Vreeke Runtu (SVR) dan  anggota Pansus OPD, Jems Tuuk  justru akan menambah beban  anggaran. Padahal adanya perubahan OPD justru untuk mengurangi beban  anggaran.

“Roh dari perubahan OPD adalah penghematan. Saya  tak mengerti mengapa  perpustakaan jadi dinas sendiri.  Perpustakaan ini saya pikir cukup menempel  ke Dinas Pendidikan. Toh, saat ini mahasiswa atau siapa saja sudah jarang menungjungi perpustakaan karena sudah ada geogle.  Semua  litearur dan informasi boleh lewat geogle,”   ujar Tuuk.

Legislator dari daerah pemilihan Bolmong Raya ini  juga menilai Catatan Sipil tak layak jadi dinas sendiri.  Alasan Tuuk,  Catatan Sipil sudah ada di kabupaten dan kota. “Ini mohon dipertimbangkan lagi,”  katanya.

Asisten III Pemrov Sulut, Chris Talumepa yang diminta Ketua Pansus OPD, Rita Lamusu menanggapi hal tersebut mengemukakan Perpustakaan itu jadi dinas karena  kepentingan kearsipan negara.  Sementara Catatan Sipil  untuk kepentingan pelaporan.   “Catatan sipil memang sudah ada di kabupaten  dan kota.  Tapi, dibutuhkan untuk tingkat provinsi  karena kepentingan pelaporan. SK  pengangkatan juga  nanti dari pusat,”  ucap Talumepa.

Bagi  SVR, pertanyaaan itu  tidak mencerminkan  apa yang hendak dicapai  dari  perubahan OPD.  “Kalau hanya kearsipan,  itu  mudah sekali.  Bisa  melalui penyimpanan file di komputer, disk dan ruang sendiri. Kok karena alasan  itu,  lantas   Perpustakaan jadi dinas sendiri,”  ungkapnya.

Mantan Bupati Minahasa ini  juga mengaku tak puas  atas jawaban Talumepa bahwa Catatan Sipil perlu jadi dinas sendiri demi  kepentingan pelaporan.  “Argumen dan alasan yang dibeberkan tak mengena. Semua  kerjaan sudah dicover kabupaten dan kota.  Kalau hanya untuk pelaporan lalu  dibentuk dinas sendiri, justru akan menambah  anggaran,” ungkapnya. (*kp/yes)

Related posts