MANADO– Rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani memotong dana transfer daerah ditentang banyak kalangan, tak terkecuali para legislator Sulut. Menurut Ketua DPRD Sulut, Andre Angouw kebijakan itu mengangkangi program nawacita Presiden Jokowi, membangun dari pinggiran.
“Semangat nawacita harus diimplementasikan melalui pembangunan ril di daerah-daerah. Anggaran atau dana pusat yang harus dikurangi, bukan dana daerah yang dipangkas,” kata Angouw.
Neraca anggaran selama ini memang memperlihatkan pusat ketimpangan antara pusat dan daerah. Pusat mendapat 74 persen, sementara dana transfer daerah hanya 26 persen. Dengan presentasi itu, tidak masuk akal jika kemudian anggaran untuk daerah yang harus dipangkas.
“Alasan demi penghematan anggaran tak bisa diterima. Justru daerah, terutama kita di Kawasan Timur Indonesia yang harus mendapat prioritas,” ungkap personil komisi IV DPRD Sulut, Lucia Taroreh
Ketua Fraksi PDIP, Teddy Kumaat membenarkan pernyataan tersebut. Ketua Fraksi PDIP Sulut menyebut Sulut butuh suntikan dana besar untuk menggenjot pembangunan di berbagai sektor. Kreasi Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur, Steven Kandouw menurut dia dalam beberapa bulan telah sukses meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Jangan sampai kebijakan tersebut mematikan kreasi di daerah,” ujar Teddy.
Para wakil rakyat Sulut ini mensupport penuh rencana Olly-Steven menemui Sri Mulyani. “Gubernur dan Wakil Gubernur kita memang proaktif. Semoga saja Ibu Sri Mulyani membatalkan rencana tersebut,” ucap Jeanny Mumek, juga dari Fraksi PDIP.
Sebelumnya, Olly menyampaikan ketidaksetujuannya atas rencana Sri Mulyani. “Ah itu jauh dari semangat nawacita Presiden Jokowi. Saya harap Ibu Sri Mulyani membatalkan kebijakan pemotongan dana transfer daerah,” kata Olly. (*Kp/don)
