50 Total dilihat, 2 dilihat hari ini
MANADO- Pemasungan hak mahasiswa sedang terjadi di kampus Politeknik Negeri Manado. Penegasan tersebut disampaikan Pdt Sem Runtuwene, perwakilan salah satu orang tua mahasiswa saat bersama puluhan mahasiswa menemui pimpinan Dewan Provinsi (Deprov) Sulut.
“Undang-undang menjamin untuk setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak. Sangat tidak manusiawi jika manajemen justru memaksa ratusan mahasiswa cuti selama setahun hanya karena keterlambatan bayar SPP. Apalagi ada yang hanya terlambat beberapa jam karena bank sedang offline,” kata Sem dengan berapi-api.
Menurut dia, pimpinan Politeknik harus bijak menyikapi kondisi ini. “Pendidikan itu mencerdaskan anak bangsa. Keinginan anak untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi harus disikapi dengan bijak, bukan dengan memasung dan merampas hak mereka,” ucap Sem.
Sebelumnya pimpinan BEM dan beberapa mahasiswa mengaku sudah dua pekan tak bisa mengikuti kuliah karena terlambat bayar SPP. “Kami sudah menghadap manajemen, tapi tetap hasilnya nihi. Harapan kami pada DPRD Sulut,” ujar Tio.
Wakil Ketua Deprov Sulut Wenny Lumentut i(WL) kut prihatin dengan nasib 406 mahasiswa Politeknik Negeri Manado yang sudah dua minggu absen mengikuti perkuliahan. Ia pun meminta Sem dan 10 perwakilan orang tua serta mahasiswa untuk bersama menghadap Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw. “Kita sama-sama menghadap Pak Olly dan Pak Steven besok pagi (hari ini, red). Masalah ini harus segera dituntaskan,” ucapnya.
WL juga berjanji untuk mengadakan hearing dengan Direktur Politeknik Ir Ever Slat dan manajemen Polikteknik. Hearing itu akan digelar usai masa reses. “Saat ini sampai minggu depan, anggota Deprov Sulut reses di daerah pemilihan masing-masing. Saya pastikan digelar hearing sesudah reses. Hearing itu akan saya pimpin langsung,” WL memaparkan.
Ditanya seorang mahasiswa dan perwakilan orang tua kalau manajemen tak mau hadir, WL mengatakan akan memanggil paksa. “Tiga panggilan tidak hadir, akan kami panggil paksa. Tapi, hearing mungkin saja tidak dilaksanakan lagi jika sudah ada solusi saat bertemu dengan Pak Olly dan Pak Steven Kandouw,” katanya.
WL melanjutkan akan memproses masalah ini sampai ke tingkat Kementerian Pendidikan kalau nanti hearing tetap tak ada solusi. “Saya juga ikut memikirkan nasib ratusan mahasiswa yang saat ini sedang cuti. Yang penting ada niat mau membayar SPP, pasti saya perjuangkan,” ungkapnya.
Legislator dari daerah pemilihan Minahasa dan Tomohon ini menuturkan kasus seperti ini pernah terjadi di Unsrat. Setelah dilakukan hearing, mahasiswa Unsrat akhirnya bisa kuliah kembali. “Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” pungkas politisi Gerindra ini. (*kp/don)
