MANADO-Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sedang digodok dan dimatangkan oleh DPRD Sulut. Jika menilik sejak terbentuk November 2015 lalu, Pansus Perda Zonasi sudah delapan bulan bekerja.
Banyak pihak memaklumi jika Pansus yang dipimpin legislator asal Nusa Utara, Edwin Lontoh ini perlu waktu untuk merampungkan kerjanya. Maklum, perlu ada pemetaan wilayah dan kajian mendalam untuk menetapkan aturan. Kunjungan lapangan juga suatu keharusan supaya penetapan suatu kawasan benar-benar tepat.
Perda Zonasi yang masih dalam pembahasan inilah ditunggu banyak pihak. Saking pentingnya kemudian beredar kabar ada kalangan pengusaha yang berniat membujuk Pansus supaya kepentingannya diakomodir. Pengusaha ini disebut-sebut sudah menyiapkan setumpuk dolar untuk menggolkan keinginannya diakomodir oleh Pansus Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Benarkah? Ketua Barak (Barisan Rakyat Anti Korupsi) Sulut, Fernando ‘Jef’ Masloman juga mendengar selentingan tersebut. Tapi, data dan kabar rumah kopi menurut Jef tak bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu dia dan rekan-rekannya akan melakukan investasi sendiri siapa pengusaha yang mencoba melakukan praktek kurang terpuji tersebut.
“Kabar ini perlu ditelusuri. Jangan sampai kepentingan pengusaha ini yang lebih dominan karena akan merugikan rakyat Sulut. Kami percaya Pansus Sulut tak mudah didikte. Mereka akan bekerja secara pofesional,” kata Jef.
Pada awal pembentukan Pansus Perda Zonasi tahun lalu, Ketua Fraksi Partai Golkar Eddyson Masengi sudah mengingatkan kalanngan pengusaha soal ini. “Ya, peringatan bagi pengusaha-pengusaha besar yang menguasai daerah pesisir. Perda Zonasi nanti otomatis akan mengatur peruntukan daerah pesisir, akan dilakukan penertiban kawasan reklamasi seperti Megamas, Mantos Marina Plaza dan beberapa kawasan bisnis di Boulevard,” ujar Eddyson ketika itu.
Menurut dia, Perda Zonasi akan menyelamatkan daerah pesisir dan pulau-pulau terkecil dari eksploitasi berlebihan.“Jika tidak dilakukan proteksi dari sekarang maka kedepan kerusakan kawasan pesisir semakin tidak terkendali. Masyarakat kehilangan akses menikmati pantai dan nelayan kehilangan tambatan perahu. Pantai adalah rumah kedua nelayan. Pantai diberikan Tuhan kepada semua manusia bukan khusus pengusaha,” ucap Eddyson.
Bagi Jef Masloman, peringatan dari legislator Sulut tersebut baik. “Pengusaha harus taat aturan. Tugas wakil rakyat untuk melakukan pengawasan. Barak Sulut akan memantau perkembangan kerja dari Pansus ini,” ungkapnya.
Pria berbadan tinggi besar ini menyebut Perda Zonasi memang penting karena akan menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan alam secara baik dan benar. “Termasuk yang ditunggu oleh banyak kalangan soal kelanjutan beberapa proyek pertambangan di Pulau Bangka,Minut dan wilayah lainnya Seperti apa sikap Pemprov dan Deprov Sulut akan tergambar dari situ. Makanya pengusaha tambang juga harap-harap cemas dengan itu. Barak akan mengawal ini secara tuntas demi masa depan Sulut,” kata Jef lagi. (yes/alx)
