MANADO-DPRD Manado dan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado terus memantapkan sinergitas dalam membangun ibukota Provinsi Sulut ini. Sinergitas yang baik tersebut terlihat saat acara serah terima asrip citra daerah dan pembukaan pameran arsip di ruang rapat paripurna DPRD Manado, Selasa (12/7/2016) siang. Tiga pimpinan DPRD Manado yakni Nortje Van Bone, Richard Sualang dan Danny Sondakh menyempatkan waktu bersama puluhan legislator lainnya untuk memberikan dukungan.
Sementara Walikota GS.Vicky Lumentut (GSVL) dan Wakil Walikota Mor Bastian hadir didampingi pimpinan SKPD. “Soliditas dan sinergitas sangat baik dalam melaksanakan dan mengawal pembangunan,” kata Ketua DPRD Manado Nortje Van Bone.
Sementara Walikota GSVL dalam sambutannya mengajak semua elemen untuk menghargai sejarah. Arsip dan buku-buku yang memuat informasi tentang Kota Manado, merupakan pintu masuk kepada ingatan di masa yang lampau, kepada kisah para pendahulu kita.,” ujar GSVL.
Menurut Walikota, sejarah masa lalu, dituliskan pada batu, daun lontar, papirus, hingga kertas. “Sejarah hari ini dan kedepan nanti akan diwariskan dalam bentuk digital. Zaman bergerak maju. Karena itu kita harus mampu menguasai dan memanfaatkan kemajuan teknologi, untuk melengkapi ingatan lisan dan tulisan yang ada sepanjang waktu,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala ANRI, DR. Mustari Irawan saat penyerahaan Arsip Citra Daerah Kota Manado, kepada Walikota dan Wakil Walikota Manado, meminta apa yang sudah diraih dan dilakukan selama ini, dapat dijadikan warisan sejarah bagi generasi mendatang. “Sejarah itu penting dalam perjalanan suatu bangsa,” ungkapnya.
Sinergitas antara dua instansi ini juga nampak saat pelaksanaan rapat paripurna tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 dan pembicaraan tingkat I penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Manado Tahun Anggaran 2015 yang digelar Selasa (12/7) malam. Sejumlah pertanyaan yang dilontarkarkan para wakil raykat direspon oleh Walikota GSVL.
Jonas Makawata misalnya mempertanyakan penyaluran dana sertifikasi guru. Kata politisi yang baru dilantik sebagai anggota DPRD Manado ini, persoalan dana sertifikasi ada dari tahun ke tahun sehingga banyak guru tak mendapat haknya walaupun telah memiliki SK sebagai penerima dana sertifikasi tersebut.
“Ini ada kesalahan yang seharusnya bisa diurai benang kusutnya. Selama ini kurangnya sosialisasi dari Dinas Pendidikan membuat para guru justru seperti bola pingpong walaupun sudah memegang SK pencairan sertifikasi,” kata Makawata.
Menurut dia, kurang proaktifnya dinas pendidikan membuat para guru justru mengalami kerugian karena banyak yang dana sertifikasinya tak dicairkan hingga beberapa tahun. “Kasihan dunia pendidikannya kalau semuanya guru yang urus sendiri. Nanti yang jadi korban yang anak siswa, karena guru yang bolak-balik mengurusi sendiri sertifikasinya karena dinas tidak proaktif,” kata Makawata kembali.
Sementara personil Fraksi Gerindra, Nurrasyid Abdurahman menyentil soal pengadaan air bersih untuk warga relokasi yang kini tinggal di Pandu. Warga relokasi yang berasal dari penggusuran Maasing dan Karangria ini menurut Nurrasyid sangat sulit mendapatkan air bersih karena memang tidak ada fasilitas apapun yang dibangun untuk para warga relokasi tersebut.
“Saya menanyakan kapan fasilitas yang dijanjikan oleh Pemerintah saat melakukan relokasi terhadap warga. Sudahlah banyak-banyak, tetapi yang paling utama dulu itu adalah air bersih yang hingga saat ini tidak terpenuhi,” kata politisi PKS ini.
Nurrasyid mengemukakan, warga yang tinggal di daerah tersebut harus berjuang mendapatkan air bersih, termasuk dengan cara membeli. Padahal menurutnya, warga yang direlokasi disiapkan fasilitasnya.”Kasihan para warga karena disana sudah ada sekitar 50 KK yang tinggal. Kami minta kepada pak Walikota Manado untuk bisa memperhatikan ini,” ungkap Ka Tune sapaan akrab mantan pimpinan di PD Pasar Manado ini.
Walikota Manado GSVL yang mendengar hal tersebut tampak kaget. Baginya, persoalan fasilitas untuk warga relokasi merupakan hal yang utama.”Saya akan langsung mengkoordinasikan persoalan ini agar secepatnya dilakukan pengadaan disana (Pandu),” ucaonta.
Soal dana sertifikasi, GSVL menyebutkan jika masalah ini adalah mis komunikasi, dimana untuk bisa mendapatkan SK sertifikasi itu harus ada verifikasi sebelum kemudian SK tersebut menjadi bukti untuk bisa mencairkan di bank. (Liputan Khusus/Lexi Duma)
