JAKARTA – Pengelolaan sekolah menengah kini menjadi kewenangana pemerintah provinsi. Sehubungan dengan itu, Wakil Ketua DPRD Manado Richard Sualang berharap pemerintah pusat melakukan sosialisasi sebelum menerapkan kebijakan itu secara serentak. Harapan tersebut disampaikan politisi PDIP Manado saat bersama rombongan Komisi D melakukan konsultasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, Kamis (30/6/2016).
“Jika tidak disosialisasikan terlebih dahulu akan menimbulkan keresahan bagi guru-guru yang mengabdikan diri di SMK/SMA yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah kota/kabupaten terkait status ASN mereka. Ini perlu menjadi perhatian khusus,” kata Icad, sapaan akrab legislator peraih suara terbanyak se-kota Manado pada Pilcaleg 2014 lalu ini.
Dia juga berharap agar perpindahan kewenangan ini juga diikuti dengan peningkatan kompetensi semua tenaga pengajar. “Tanpa peningkatan kompetensi, program di bidang ini khususnya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sulit tercapai,” ungkapnya.
Patricia Marpaung selaku Kasubid Bagian Hukum Kemendikbud yang menerima rombongan DPRD Manado menegaskan bahwa untuk penerapan peralihan kewenangan sekolah menengah dari kabupaten/kota ke provinsi tidak dilakukan uji coba.
Namun menurutnya, Kemendikbud akan menurunkan tim dengan jumlah 10 orang untuk turun ke kabupaten/kota memantau proses peralihan ini.“10 orang itu yang akan membantu sekolah melaksanakan peralihan ini. Baik dari inventarisasi jumlah murid, guru maupun aset,” ujar Patricia. (don)
