MANADO–Rencana pemerintah pusat melakukan rasionalisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) menuai penolakan di sejumlah daerah. Salah satunya Bupati Minahasa Tenggara, James Sumendap. Mantan legislator DPRD Sulut itu dengan tegas meminta Menteri Pendayaan Aparatur Negara (MenPAN), Yudi Chrisnandi untuk mundur jika memaksakan kebijakan tersebut.
“Ya, kalau rasionalisasi dipaksakan, saya sarankan MenPAN mundur saja. Kebijakan tersebut sangat tidak tepat,” kata James di Manado.
Dia mencontohkan asumsi anggaran daerah untuk belanja pegawai di Minahasa Tenggara masih sangat memungkinkan.“Kalau di daerah kita masih 35 persen belanja pegawai, jadi sangat tidak mungkin di Minahasa Tenggara dilakukan rasionalisasi,” katanya.
Ketua DPC PDIP ini juga yakin kebijakan ini tak akan tepat diberlakukan di Papua. “Kebijakan itu harus dikaji dengan baik,” ujarnya.
Dia menyebut rencana rasionalisasi tersebut bisa berdampak pada Tcitra pemerintah Presiden Joko Widodo.“Sebenarnya juga Menteri harus pahami jika nantinya ini dipaksakan maka dampaknya akan ke Presiden yang akan menurun simpati masyarakat,” katanya.
Kalau pada akhirnya kebijakan tersebut benar-benar dipaksakan maka daerah yang belanja pegawainya telah mencapai 65 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus dirasionalisasi.“Kecuali yang belanja pegawainya sudah sampai 65 persen itu baru bisa dipertimbangkan untuk dirasionalisasi. Tentunya memperhatikan segala aspeknya termasuk mempertimbangkn rakyat yang akan terdampak,” ucap James lagi. (len)
