8.7 Triliun Dipa Sulut Tahun 2016

  • Whatsapp

MANADO– Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Negara (DJPBN) Prov. Sulut Irwan  Ritonga mengatakan, DIPA Tahun 2016 untuk Provinsi Sulawesi Utara, total alokasi belanja APBN mencapai Rp. 8,7 triliun rinciannya sesuai jenis kewenangan yaitu untuk Kantor  Pusat (KP) Rp. 3,2 T, Kantor Daerah (KD) Rp. 4,6 T, Dekonsentrasi (DK) Rp. 313,6 M, Tugas Pembantuan (TP) Rp. 576,9 M, Urusan Bersama (UB) Rp. 15,8 M.

Penyerahan DIPA Tahun Anggara (TA) 2016 dilakukan di Graha Gubernuran Bumi Beringin Manado, Jumat (18/12).

Sementara DIPA Petikan Satker untuk Provinsi Sulut disebutkan, berjumlah 511 DIPA yang dialokasi kan di 45 Kementerian Negara/Lembaga  dan dibayarkan melalui Empat KPPN Manado, Bitung, Kotamobagu dan Tahuna. Sedangkan DIPA yang diserahkan khusus untuk Satker di Wilayah KPPN Manado berjumlah 301 DIPA dengan nilai Rp. 6,7 T, terdiri atas DIPA KP berjumlah 19 DIPA, dengan nilai Rp. 2,7 T, DIPA KD berjumlah 198 DIPA dengan nilai Rp. 3,2 T, DIPA DK berjumlah 55 DIPA dengan nilai Rp. 311,6 M, serta DIPA TP berjumlah 55 DIPA dengan nilai Rp. 483 M, jelas Ritonga.

Ritonga menambahkan khusus untuk DIPA dana transfer ke daerah dan Dana Desa, termasuk Dana Insentif Daerah dan Dana Desa Tahun 2016 untuk Provinsi Sulut mencapai Rp. 13,9 T yang tediri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp. 510,2 M, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 8,2 T, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 4,4 T, Dana Insentif Daerah (DID) Rp. 84 M serta Dana Desa Rp. 911,5 M.

Penjabat Gubernur Sulut Dr. Sumarsono, MDM menyerahkan dana DIPA kepada Kajati, KPT, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Kapolda, Dan Lantamal VIII Manado, Danrem 131 Santiago, Dan Lanudsri, Sekprov Sulut Ir. Siswa R. Mokodongan, Rektor Unsrat dan Unima, Kakanwil Kemenag Sulut dan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Prov. Sulut serta penyerahan Dana Transfer kepada para Bupati/Walikota se-Sulut,

Usai penyerahan dana DIPA tersebut, dirinya mengatakan, ini merupakan keinginan kuat agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran, dapat berlangsung lebih tepat waktu sehingga memberikan dampak bagi perekonomian daerah.

“Saya minta berbagai kegiatan yang direncankan dapat segera dimulai, jangan sampai terlambat,” tegas Sumarsono

Ia menyebutkan Tahun 2016 alokasi untuk transfer ke daerah dan dana desa meningkat signifikan. sebagaimana semangat Presiden Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran.

“Kiranya para Bupati/Walikota dapat membentuk Tim Satgas Khusus atau Sekretariat yang memonitor penuh proses penyaluran Dana Desa, sembari menambahkan agar memberikan special treatment kepada para aparatur yang akan mengelola Dana Desa tersebut,” terang Sumarsono. (al)

 

 

Related posts