MANADO-Daftar Pemilih Tetap (DPT) Manado ditengarai bermasalah. Tak tanggung-tanggung ada ribuan pemilih fiktif yang diduga dimasukkkan DPT. Tim legal pasangan nomor urut satu, Harley Mangindaan dan Jemmy Asiku mengaku sudah melaporkan temuan tersebut ke Panwas Manado. Laporan Nomor 10/LP/Panwas-Mdo/12/2015 tertanggal 3 Desember menurut Ketua Tim Hukum Mangindaan-Asiku, Franky Weku sedang didalami Panwas Manado.
“Dugaan DPT bermasalah tersebut menyebar di hamir semua TPS dan terdapat di 11 kecamatan, terparah di Kecamatan Malalayang. Masalah ini harus disikapi dan mudah-mudahan terselesaikan demi terciptanya pemilu yang berkualitas. Mari menempatkan kedaulatan rakyat di tempat terhormat,” kata Franky yang didampingi Daniel Bangsa saat menggelar jumpa pers di Kawasan Megamas Manado, Minggu (13/12/2015) sore.
Dua pengacara kondang ini menyebut ada 1.881 nama yang disinyalir bukan penduduk Manado, tetapi sudah tertera di DPT. Jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah karena Franky Weku Cs masih mengumpulkan data-data yang masuk.
“Sejumlah mahasiswa Papua mengakui tak punya KTP Manado, tetapi sudah terdaftar di DPT. Di sisi lain ada KK yang punya anggota di atas 20 orang, ada warga yang sudah meninggal tapi namanya masuk tercantum dan banyak kejanggalan lain. Sementara banyak warga yang punya hak suara tidak terdafar. Semoga semua masalah ini dapat dituntaskan sebelum Pilwako digelar supaya tidak ada pihak yang dirugikan,” ungkap Daniel Bangsa.
Munculnya DPT bermasalah tersebut menurut Franky dan Daniel diduga dilakukan dengan modus mengganti nama-nama lama yang pernah terdaftar dan telah melakukan pemilihan/ pencoblosan waktu Pilpres tahun 2014 yang terdapat di TPS tertentu, dengan nama baru yang belum diketahui dan Keaslihan idenditas penduduknya. “Modus lainnya adalah menambah daftar nama baru berdasarkan KTP yang baru saja dibuat (kurang lebih tidak sampai 6 bulan tinggal) atau menggandakkan nama yakni nama yang sama dicetak selanjutnya dibacakan di dua TPS yang berbeda, sehinggga person tersebut dapat memilih lebih di dua TPS,” terang Franky.
Kemungkinan berikutnya, lanjut advokat senior ini adalah mengganti ‘huruf”pada masing-masing nama, sehingga seolah-olah nama tersebut berbeda tetapi merupakan person yang sama, mengganti Nomor Induk Kependudukan (NIK), tetapi orangnya tetap sama. “Modus yang terakhir adalah memproduksi KTP-KTP baru yang konon akan dipersilahkan memilih nanti pada hari H, padahal KTP baru dibuat, dan juga sebenarnya hanya warga pindahan studi dan kerja sementara,” kata Franky yang dibenarkan Daniel.
Tim legal pasangan nomor urut satu ini menghimbau seluruh warga yang merindukan pemilihan walikota berjalan jujur, transparan, adil dan baik, kiranya kalau nanti mendapati masalah yang sama, dapat melaporkan hal tersebut ke PanwasLu Kota Manado. “Jika disampaikan ke kami, dengan tangan terbuka kami siap menindaklanjuti dan tentu memberikan apresiasi kepada masyarakat,” ujar Franky.
Dia menilai ada hikmah di balik tertundanya Pilwako dengan terkuaknya ribuan DPT yang ditengarai bermasalah. Soal kapan Pilwako akan digelar, tim legal Mangindaan-Asiku menyerahkan sepenuhnya ke penyelenggara pemilu. “Pak Harley Mangindaan dan Pak Jemmy Asiku mengatakan sudah menyatakan diri maju. Jadi kapan saja dilaksanakan, calon kami siap,” kata Franky lagi.
Dalam sesi tanya jawab, wartawan media online Aji Pramono menyampaikan berita tentang mobilisasi pemilih fiktif berkisar 20 sampai 80 ribu orang. “Sejauh mana kebenarannya, ini perlu ditelusuri,” sebut Pramono.
Tentang hal tersebut, Daniel mengajak pers untuk ikut mengawasi sehingga pemilu berjalan sesuai harapan. “Terima kasih atas kerja sama selama ini. Mari kita kawal pelaksanaan Pilwako untuk Manado yang lebih baik,” ujar Daniel.
Terpisah,Ketua Fraksi Hanura DPRD Manado Stenly Tamo meminta penyelenggara pemilu untuk secepatnya melakukan verifikasi DPT kembali .“Terlalu banyak penggandaan nama dan warga yang tidak terdaftar dalam DPT. Saya sendiri sebagai anggota dewan tidak menerima undangan dan hanya menggunakan KTP untuk memilih,” ucap Stenly.
Dia berharap semua warga yang memilih hak pilih dimasukkan dalam DPT. “Jangan sampai keberadaan pemilih fiktif mengakibatkan hilangnya hak pemilih sah atau tetap,” kata Stenly lagi. (alx)
