Hadapi MEA, DPRD Manado-Pemkot Siapkan Perda Perlindungan Naker

  • Whatsapp

MANADO – Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi perhatian khusus DPRD Manado. Istitusi yang mengemban fungsi pengawasan, legislasi dan budgeting di Manado ini berharap Pemerintah Kota (Pemkot) menyiapkan peraturan daerah (perda) perlindungan tenaga kerja (Naker) lokal, menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA) 2015.

“Kesepakatan MEA 2015 akan mengubah negara-negara ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas termasuk tenaga kerja terampil, maka pemerintah harus punya strategi untuk melindungi aset lokal, agar jangan tersingkir,” kata Sekretaris Komisi D Bidang Kesejahteran Sosial DPRD Manado, Sonny Lela, di Manado.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan salah satu strategi yang harus dibuat pemerintah kota Manado adalah dengan membuat aturan tertulis untuk perlindungan naker lokal, agar tetap menjadi tuan rumah di negara termasuk daerah sendiri.

Dia mengatakan, Perda mendesak dibuat, karena MEA tinggal sebulan lagi, dan banyak naker lokal yang perlu perlindungan supaya tetap bisa bekerja di tempat yang lebih baik.

Menurut Lela, memang jika hanya melihat pada tingkat pendidikan, maka Naker lokal Manado pasti akan terakreditasi, karena tingkat melek huruf dan lama pendidikan tinggi di Manado.

“Namun bukan hanya itu yang dilihat, melainkan ketrampilan juga menjadi ukuran dan itu yang masih kurang, maka untuk memberikan perlindungan sementara, sambil meningkatkan kapasitas dan ketrampilan, perlu ada aturan tertulis yang mengatur hal tersebut,” katanya.

Meskipun Lela mengakui, sebenarnya perdagangan bebas dimulai karena sejak beberapa tahun terakhir berbagai produk asing sudah membanjiri Manado dan masyarakat tidak panik, tetapi dengan MEA akan makin terasa dan perlindungan harus diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Menurut dia, berdasarkan data yang dilaporkan dinas tenaga kerja, di Manado tercatat ada 1.650 perusahaan, dan dengan adanya MEA bisa naik sampai empat atau lima kali lipat dan sudah pasti investasi asing ada diantaranya, maka di situlah perlu adanya aturan tertulis untuk memberikan peluang lebih pada tenaga kerja lokal.

Meski begitu, ketua fraksi Golkar Manado tersebut juga mendesak agar lembaga-lembaga pendidikan formal di Manado yakni sekolah-sekolah dan perguruan tinggi untuk benar-benar menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki ketrampilan bagus sehingga mampu bersaing mulai Desember nanti. (kam)

 

Related posts