Carut – Marut Penyaluran Bansos, Wolayan: Seyogyanya Pemerintah Segera Perbaiki Data Penerima

Carut – Marut Penyaluran Bansos, Wolayan: Seyogyanya Pemerintah Segera Perbaiki Data Penerima

Minahasa,MEGAMANADO– Tak bisa dipungkiri, carut-marut penyaluran bantuan sosial sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat terdampak wabah COVID-19 terjadi di mana-mana. Ini merata di seluruh Tanah Air. 

Terjadi overlapping pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD) yakni tumpang tindih dengan jaring pengaman sosial lainnya

Masih banyak masyarakat terdampak Covid-19 ini, kerap bingung dan bertanya tentang penerimaan Bansos (Bantuan sosial) dari pemerintah. Belakangan ini banyak komplen serta ada aduan masyarakat atas pembagian bantuan karena pembagian sembako dinilai tidak tepat sasaran.

Terkait hal itu, personil Komisi I DPRD Minahasa Franky Wolayan SE, memberikan tanggapannya. Menurutnya, warga belum mengetahui persis program jaring pengaman sosial yang telah diputuskan pemerintah. Sejauh ini, informasi di bawah masih sangat minim dan simpang siur.

Tak hanya warga, banyak pemerintah daerah, bahkan salah satu Bupati di Sulawesi secara terbuka menyampaikan kebingungannya atas regulasi dari pemerintah pusat. 

“Banyak warga di kelurahan yang bertanya, kenapa mereka tidak menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai). Mereka tidak mengerti, yang mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) hanyalah warga yang tinggal di Desa dan bukan untuk warga yang tinggal di Kelurahan,” tukas Wolayan, Sabtu (23/5/2020) di kediamannya.

Lanjut dia, “kalau Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pemerintah pusat, warga di Kelurahan bisa menerima. Ini berarti bahwa warga kurang memahami persis soal penyaluran bantuan-bantuan sosial dari pemerintah, sehingga muncul tanggapan- tanggapan warga yang seolah-olah menyudutkan pemerintah,” imbuhnya.

Menurut Ketua (Ormas) Brigade Manguni Indonesia di Minahasa ini kepada MMC grup, jika dilihat dari sisi kinerja pemerintah, sebenarnya pemerintah sedang bingung mengatur bantuan- bantuan untuk warga terdampak Covid-19 ini.

Anggaran negara alias duit rakyat yang digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa untuk merespons dampak ekonomi Covid-19, dikritik. Salah satu karena tumpang tindih.

“Masih terdapat tumpang tindih penerima bansos. Selain itu juga ada masyarakat terdampak Covid-19 yang belum menerima bansos dari pemerintah, Kondisi ini diperparah adanya regulasi yang berbeda dan simpang siur antarkementerian,” jelasnya.

Saat ini, kata dia, masih banyak masyarakat di Minahasa yang belum mendapatkan bantuan terkait dampak pandemi COVID-19.

Seperti penyaluran BST dari pemerintah Pusat, banyak dikomplein warga. “Pasalnya, Pemerintah hanya mengambil data penerima dari data Statistik pusat kemudian bantuan di turunkan ke masyarakat,” ujar dia.

Dia menilai koordinasi, sinkronisasi kebijakan dan regulasi antarkementrian saat ini sangat lemah, bahkan bertolak belakang satu sama lainnya. Demikian pula koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemda.

“Kasihan kepala desa, lurah jadi sasaran kemarahan rakyat yang de facto belum menerima bansos ditengah banyak yang tidak berhak mendapatkannya,” ketusnya.

Kedepan ia mengharapkan, Bansos Covid-19 berdampak ke masyarakat masif dan tidak terjadi overlapping, serta sistem penjaminan sosial harus lebih baik dan harus realibel dari pendataannya.

“Seyogyanya pemerintah segera memperbaiki hal-hal mendasar seperti melakukan pembaharuan data penerima bansos dengan melibatkan RT/RW dan pemangku kepentingan akar rumput yang mengetahui rakyat yang dipimpinnya,” tutupnya.(*/nji)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply