PN Jakarta Pusat ‘Bantah’ Pernyataan Kuasa Hukum Rektor Unima, Rumengan: Karinda Cs Lakukan ‘Pembohongan’ Publik

PN Jakarta Pusat ‘Bantah’ Pernyataan Kuasa Hukum Rektor Unima, Rumengan: Karinda Cs Lakukan ‘Pembohongan’ Publik
Ketua DPP PAMI Romy Rumengan di Kantor Ombudsman RI (istimewa)

Jakarta, MMC– Ketua Umum Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI) John Fredi ‘Romy’ Rumengan angkat suara soal berita yang berkembang kalau gugatan yang dilayangkannya digugurkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Romy menyebut itu pembohongan publik.

Sebelumnya kuasa hukum Rektor Unima kepada sejumlah mewdia di Manado menyampaikan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 180/Pdt.G/2019/PN Jkt-Pst telah mengalahkan Gugatan Rommy Cs atas nama PAMI.

“SK Pengangkatan Rektor UNIMA dan SK Tentang Penetapan Hasil Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Lulusan Luar Negeri serta SK Pengangkatan Guru Besar atas nama Prof. Dr. Julyeta Runtuwene, MS adalah sah dan legitimasi,” ujar Kuasa Hukum Rektor Unima James Karinda, SH.MH didampingi rekannya Stenly Lontoh SH, Prima Angkow SH dan Percy Lontoh, SH usai pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penjelasan James Karinda Cs itu menurut Romy keliru.  Pasalnya, majelis hakim tidak memeriksa pokok perkara namun hanya menyetujui duplik yang disampaikan tergugat Presiden RI lewat pengacara negara dan memutuskan bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang dalam mengadili perkara sehingga menolak gugatan yang dimaksud.

“Selain itu yang perlu diluruskan, gugatan ini tidak ditujukan terhadap Rektor Unima tapi hanya presiden, sehingga berita yang disebarkan kuasa hukum Rektor Unima bahwa pengadilan memenangkan presiden dan rektor itu jelas adalah berita hoaks,” katanya kepada wartawan usai menemui Panitera Pengganti Tambat Akbar di PN Jakarta Pusat (13/1/2019) siang.

Romy menegaskan  PN Jakarta Pusat tidak memungkinkan memutuskan suatu putusan di luar isi gugatan. Ia juga berpendapat kalau rekomendasi Ombudsman RI (ORI) soal maladministrasi ijazah Rektor Unima Nomor: 0001/REK/0834.2016/V/2018 tanggal 31 Mei 2018. Rekomendasi itu menurut dia diambil melalui pendalaman beberapa tahun.

 “Itu hanya bisa lewat judicial review UU 37 tahun 2008 ke Mahkamah Konstitusi soal. Jadi jangan membuat berita sesat,” ucapnya via telepon selulur kepada media ini.

Panitera Pengganti PN Jakarta Pusat Tambat Akbar sebagaimana rilis yang dikirim PAMI ke media ini juga membantah ada putusan yang menyatakan Pengangkatan Rektor UNIMA dan SK Tentang Penetapan Hasil Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Lulusan Luar Negeri serta SK Pengangkatan Guru Besar atas nama Prof. Dr. Julyeta Runtuwene, MS adalah sah dan legitimate.

“Yang benar adalah pengadilan menolak gugatan karena tidak berwenang mengadili perkara tersebut, itu saja,” kata Akbar di kantor PN Jakarta Pusat.

Menyikapi masalah ini, DPP PAMI melalui  DPD PAMI Sulut akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan oknum pengacara yang menyebarkan berita hoaks ke induk organisasi pengacara agar diproses pelanggaran kode etik dan ke pihak Kepolisian Daerah Sulut dengan tuduhan menyebarkan berita bohong atau hoaks.

“Kami juga disarankan oleh pihak pengadilan, paling lambat dalam 14 hari ke depan, melayangkan gugatan baru jika ada novum atau bukti baru,” ujar Ketua DPD PAMI Sulut Michael George Pandeiroth (MGP).

Romy dan MGP mengatakan sudah memiliki novum tentang adanya pertimbangan dalam amar putusan hakim yang mengabulkan tuntutan penggugat dalam kasus perdata dimana pihak  tergugat melawan negara karena mengabaikan rekomendasi Ombudsman RI. “Jadi dengan adanya putusan tersebut maka sesungguhnya itu menjadi yurisprudensi bahwa pengadilan memiliki kewenangan mengadili perkara yang kami gugat,” ucap Romy yang dibenarkan MGP. (mmc)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply