Gaji Karyawan Diduga Tidak Sesuai UMP, Izin Sakura Mart Terancam Dicabut

Gaji Karyawan Diduga Tidak Sesuai UMP, Izin Sakura Mart Terancam Dicabut

MINSEL-Megamanado.com-Upah Minimum Provinsi yang disingkat UMP adalah UMP yang berlaku di seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi setempat, yang dulu di kenal sebagai Upah Minimum Regional Tingkat 1 dan menjadi acuan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum sebagai dasar hukum UMP yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi setempat.

Sebagaimana diketahui, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) berlaku sejak 1 Januari 2019 sebesar Rp 3.051.076, yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 433 Tahun 2018. Bahkan OD sapaan akrab Gubernur Sulut itu telah mengumumkan nominal UMP Sulut tahun 2020 sebesar Rp3.310.723 atau naik sebesar 8,51%.

Penetapan keputusan Gubernur Sulut OD terkait UMP sepertinya tidak di tindak lanjuti oleh pusat perbelanjaan Sakura Mart yang berlokasi di Kelurahan Buyungon Kecamatam Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara ini.

Menurut pengakuan salah seorang Karyawan Sakura Mart Amurang kepada media ini Sabtu(9/11) yang namanya tidak mau dipublikasi karena takut di pecat, bahwa dirinya sudah 11 tahuna menjadi Karyawan di supermarket tersebut tapi tidak mendapatkan gaji UMP. “Saya sudah sekitar 11 tahun menjadi Kariawan Sakura Mart tapi tidak mendapat gaji UMP, gaji yang saya terima perbulan hanya Rp. 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), begitu juga beberapa teman saya yang tidak mendapat gaji sesuai UMP,” ungkapnya.

Sepengetahuan dia, gaji karyawan Sakura Mart bervariasi. “Gaji kami berbeda-beda dan ada sekitar 10 orang yang belum terima gaji sesuai UMP,” jelasnya.

“Setahu Saya begitu, Sakura Mart sudah beberapa kali mendapatkan peringatan terkait tidak di berlakukannya sistem pembayaran gaji berdasarkan UMP, tapi tidak ada perubahan sampai saat ini,” pungkasnya, seraya mengharapkan perubahan sistem pembayaran gaji menjadi UMP.

Menanggapi terkait tidak diterapkannya UMP di pusat perbelanjaan Sakura Mart Tokoh pemerhati Minsel Stevano Liando angkat bicara, menurut Liando jika tidak mentaati keputusan Gubernur terkait UMP sanksinya tidak main – main bisa sampai pada pencabutan izin usaha.

“Ya jika saja pihak pengelola suatu usaha tidak menaati keputusan Gubernur itu sangsinya jelas bisa sampai pada pencabutan izin usaha.”tegas Liando.

Sementara itu pimpinan serta manajemen Sakura Mart belum bisa memberikan keterangan terkait ini karena sulit ditemui Wartawan.

(Koresy)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply