MANADO-PAMI Perjuangan dalam waktu dekat akan melaporkan dugaan adanya penyimpangan dari pelaksanaan proyek jalan menuju lokasi wisata Gunung Tumpa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Umum PAMI Perjuangan mengaku sudah mengumpulkan sejumlah bukti untuk memperkuat laporan tersebut.
“Kami sementara menyiapkan laporan. Tunggu saja, dugaan terjadinya penyimpangan versi kami ini pasti sampai di meja KPK,” kata Noldy saat menghubungi Megamanado, Rabu (30/5/2018).
Aktivis vokal ini mengaku datangkhusus ke Gunung Tumpa untuk melihat hasil pengerjaan proyek yang dibanderol puluhan miliar tersebut. Ia juga mendapat data dari beberapa kontraktor soal proyek tersebut.
“Saya tak perlu banyak bicara atau membeber data ke publik. Bisa dilihat dari kualitas proyeknya saja. Warga akan tahu apakah dana yang digelontorkan terserap dengan baik atau tidak,” Noldy memaparkan.
Soal pembuktian nanti apakah benar ada penyimpangan atau korupsi, Noldy menegaskan kalau itu sepenuhnya wewenang instansi terkait seperti KPK. “Kami melaporkan sebagai bentuk keikutsertaan mengawasi proyek pembangunan yang dibiayai negara,” ujarnya.
Aan, salah satu pengurus PAMI Perjuangan membenarkan pernyataan ketua umumnya itu. “Proyek ini tahun 2016-2017 dibanderol Rp30-an miliar. Bisa ditelisik di lapangan, apakah anggaran sebesar itu terserap dengan baik,” ujarnya.
Selain soal jalan, PAMI Perjuangan mempesoalkan pembangunan WC yang kini tak terurus di lokasi wisata Gunung Tumpa. “Pembangunan itu menghadirkan sejumlah tanda tanya, apakah dibangun langsung GMIM karena itu tanah GMIM? Ataukah itu dibangun oleh pemerintah? Jangan sampai ada yang menyerobot tanah GMIM? Lalu kenapa WC itu tanpa listrik dan air? Proyek terkesan mubasir,” urai Noldy.
Lantas, apa tanggapan Kepala Dinas PUPR Kota Manado Bartje Assa? Menurut dia, pekerjaan peningkatan jalan Gunung Tumpa sesungguhnya tidak ada masalah. “Sudah diperiksa dan diteliti oleh BPK baru-baru ini dan dinyatakan tak ada masalah. Lagipula dalam pekerjaannya didampingi oleh tim TP4D Kejati Sulut,” Bartje menjelaskan.
Namun begitu, mantan Kepala Bappeda Kota Manado ini menghargai dan memahami bila ada kecurigaan dari LSM ataupun masyarakat.. “Wajar kalau ada LSM yang bersuara. Saya kira ini sebagai bentuk kontrol publik terhadap seluruh pekerjaan Dinas PUPR Kota Manado, karena dana yang digunakan untuk membangun adalah dana masyarakat,” katanya.
Ia mengakui tak ada yang sempurna dalam pengerjaan paket kegiatan konstruksi. “Untuk itulah dalam Perpres 54/2010 dan perubahannya diatur masa pemeliharaan yang akan menggunakan 5% dari total anggaran selama 6 bulan,” Bartje menegaskan.
Ia melanjutkan bahwa pekerjaan pembangunan jalan Gunung Tumpa ini, telah dan sementara berproses penyelidikan di Polda Sulut. “Karena itu demi akurasi dan berimbangnya informasi dugaan tersebut, maka tentu yang paling berhak menjawab apakah ada unsur korupsi atau tidak dalam pekerjaan tersebut adalah aparat penegak hukum yakni Polda Sulut,” ujarnya.
Konseptor pembangunan di Manado ini juga tak mempermasalahkan keinginan PAMI Perjuangan untuk meneruskan laporan mereka ke komisi antirasuah. “KPK akan menilai akurasi laporan itu. Pada prinsipnya kami siap memberikan keterangan,” pungkasnya. (*/nji)
